Rembug Stunting Pemerintah Kalurahan Pleret Dalam Rangka Penyusunan Dokumen RKPKal Tahun 2024

Info Pleret. Pemerintah Kalurahan Pleret pada hari Jumat (4/8/2024) bertempat di Pendopo Kalurahan Pleret menyelenggarakan kegiatan Rembug Stunting tingkat Kalurahan dalam rangka penyusunan dokumen RKPKal Tahun 2024.

Rembug stunting ini dihadiri oleh Panewu Pleret, Kepala Puskesmas Pleret, , PLKB Kapanewon Pleret, Pendamping Desa, Lurah Pleret beserta pamong, Ketua Bamuskal, Pengurus TP PKK Kalurahan Pleret, Bidan Desa, Kader Posyandu se Kalurahan Pleret,  Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Pleret, perwakilan PAUD, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kalurahan Pleret. 

Rembug stunting merupakan forum musyawarah antara Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, kader kesehatan, PAUD dan masyarakat untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Kalurahan.

Lurah Pleret dalam sambutannya menyampaikan sangat mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di Kalurahan Pleret karena hal ini akan sangat penting dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan pandai. Selanjutnya menyatakan siap  memasukkan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting dalam RKPKal dan memberikan anggaran yang cukup  dalam APBKal Tahun 2024. Sementara itu Panewu Pleret Ibu Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos., MM. menyampaikan bahwa Kapanewon Pleret dalam menangani stunting telah meluncurkan program "Centing Karet" yaitu Cegah Stunting Kapanewon Karet.

Kader Pemberdayaan Manusia (KPM) Kalurahan Pleret Ibu Haryanti dalam laporan dan presentasinya menyampaikan bahwa sampai saat ini jumlah ibu hamil ada 80 orang dengan yang risti ada 22 orang, balita di bawah dua tahun (baduta) ada 298 anak, gizi kurang ada 6 anak dan di bawah garis merah ada 1 anak. Diharapkan dengan data ini akan menjadi pertimbangan dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Adapun masukan yang diberikan dalam rembug stunting ini diantaranya banyaknya bumil yang risti karena nikah dini, ada beberapa bumil yang belum punya jaminan kesehatan, Rumah Desa Sehat belum berjalan, teknis kunjungan ke baduta gizi kurang, pemberian insentif kepada kader kesehatan dan pengadaan alat-alat kesehatan yang standar.